JOKOWI SUNTIK PMN RP 6 TRILIUN UNTUK WIJAYA KARYA (WIKA)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun ke PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Beleid tersebut diundangkan pada 28 Maret 2024.

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa pemberian PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha WIKA dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada WIKA.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp 6 triliun," dikutip dari Pasal 2 ayat (1) PP 15/2024, Senin (1/4).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengungkapkan, PMN tunai tahun 2024 sebesar Rp 6 triliun untuk WIKA memberikan manfaat berupa multiplier effect positif seperti menyerap tenaga kerja dan memeratakan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, PMN sebesar Rp 6 triliun digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Serta dapat meningkatkan kapasitas usaha dalam mendanai Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh WIKA.

Rionald juga menyampaikan, manfaat lain penambahan PMN adalah membuka potensi penambahan investasi dari masyarakat melalui right issue, peningkatan modal serta penurunan eksposure WIKA terhadap utang.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Wijaya Karya Adityo Kusumo menjelaskan pada Maret 2023, WIKA meminta penundaan pembayaran kewajiban pokok kepada perbankan dan lembaga keuangan.

Padahal, Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan 41 proyek PSN. Jumlah itu terdiri dari 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 4 proyek IKN. 

JOKOWI AKAN RESMIKAN BANDARA DI GORONTALO

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwal meresmikan Bandara Panua Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.

"Jika tidak ada aral melintang Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan ke Gorontalo pada minggu kedua April 2024 untuk meresmikan Bandara Panua di Kabupaten Pohuwato," kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Minggu.

Terkait agenda tersebut Pemerintah Provinsi masih terus melakukan koordinasi untuk kepastian kunjungan itu.

"Insya Allah Bapak Presiden akan berkunjung pada minggu kedua bulan April. Mungkin setelah selesai lebaran. Kami sampaikan ini supaya kita semua punya persiapan yang optimal untuk menyambut beliau. Kunjungan Presiden Jokowi bukan kali pertama di Gorontalo namun kerinduan masyarakat pasti sangat besar sehingga kunjungan itu sangat dinantikan pula," kata Sekda.

Koordinasi dengan pemerintah pusat pun terus dilakukan.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota juga diharapkan terus berkoordinasi terkait agenda tambahan yang kemungkinan bakal dihadiri Presiden.

"Pada prinsipnya sebagai tuan rumah kita harus siap. Terutama yang paling penting dari aspek keamanan. Jika rencana itu terealisasi maka Pemprov akan berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri," katanya. 

GUDANG AMUNISI MELEDAK! JOKOWI PERINTAHKAN TNI GANTI KERUSAKAN RUMAH WARGA TERDAMPAK

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan setelah Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Kabupaten Bogor terbakar kemarin malam. Agus mengatakan Jokowi meminta TNI melakukan pengecekan dan mengganti jika ada rumah warga yang terdampak.

"Ya agar segera diselesaikan apabila ada yang terdampak segera diselesaikan," ujar Agus saat ditanya soal arahan dari Jokowi terkait kebakaran tersebut dalam konferensi pers di Gudmurah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2024).

Agus menyebutkan dia juga mendapat pesan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Dia mengatakan Pemprov DKI siap membantu masyarakat yang terdampak.

"Dari Pj Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian kerusakan di rumah masyarakat," ucapnya.

Agus juga menjelaskan terkait penyebab kebakaran di gudang amunisi Kodam Jaya pada Sabtu (30/3). Agus mengatakan kebakaran diduga dipicu amunisi yang sudah labil dan mudah meledak.

Agus awalnya mengatakan gudang yang terbakar itu berisi amunisi yang kedaluwarsa. Dia mengatakan amunisi kedaluwarsa lebih labil dan mudah meledak sehingga disimpan dengan cara khusus.

"Kalau sudah expired itu relatif sensitif dia, labil. Dia kena gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP, penggudangannya itu di bawah tanah karena labil tersebut," tuturnya.

Dia mengatakan penyebab kebakaran diduga dipicu oleh ledakan amunisi yang sudah kedaluwarsa itu. Namun, menurut dia, penyelidikan lebih lanjut akan tetap dilakukan.

"Masih dicari penyebabnya, tapi untuk penyebab, kemungkinan, itu dari gesekan karena labil itu," ucapnya.

Dia mengatakan ada 65 ton amunisi kedaluwarsa yang disimpan di gudang tersebut. Dia mengatakan amunisi kedaluwarsa itu dikumpulkan dulu sebelum dimusnahkan.

"65 ton, tonasenya," ucapnya. 

HUKUM TEGAK DI ERA JOKOWI! TERBONGKAR MEGA KORUPSI TIMAH SENILAI 271 TRILIUN

Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang merugikan negara Rp 271 triliun. Komisi Kejaksaan akan membentuk tim untuk mengawasi penanganan kasus itu.

Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiyono Suwadi, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus tersebut.

"Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung, apalagi (langkah ini dilakukan) di tengah hiruk pikuk politik," kata Pujiyono di Solo, Kamis (28/3/2024).

Menurut dia, kasus yang sedang ditangani Kejagung ini merupakan kasus besar. Sebab, kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan ini memiliki nilai cukup fantastis.

"Kasus korupsi timah ini ada kerugian negara Rp 271 triliun, mungkin sementara ada 16 tersangka," kata Pujiyono.

Saat ini Komisi Kejaksaan sedang membentuk tim khusus untuk memantau Kejagung dalam penanganan kasus itu. Tim tersebut, menurut dia, bertugas untuk memastikan penanganan kasus korupsi jumbo itu bisa berjalan maksimal.

"Tim ini nanti akan diisi oleh komisioner Komisi Kejaksaan. Akan diketuai Heffinur, Babul Khoir, Rita Kalibonso, dan didukung staf Pokja Komjak RI. Anggota ada enam, tiga dari komisioner dan tiga dari staf Pokja Komjak," jelasnya.

Menurut Pujiyono, kasus tersebut memang perlu pengawalan karena menyita perhatian publik dan merugikan negara dengan nominal yang besar.

"Penting bagi komisioner untuk tetap mempertahankan kepercayaan yang tinggi. Untuk tetap mempertahankan kepercayaan tinggi kepada Kejaksaan Agung, sehingga kehadiran kita itu selain memastikan langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung on the track juga menjawab keraguan terhadap kepentingan publik," bebernya.

Di sisi lain, lanjutnya, tugas Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus ini cukup berat. Kejaksaan tidak hanya berkewajiban menindak para pelaku dalam kasus ini.

"Harapannya adalah juga berupaya mengembalikan kerugian negara secara maksimal," ungkapnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Tindak korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015-2022.

Sebelum menetapkan Harvey Moeis, Kejagung telah menetapkan crazy rich Helena Lim sebagai tersangka dalam perkara ini. Helena Lim disebut memberikan sarana dan prasarana dalam kasus korupsi ini. 

MA’RUF AMIN INSTRUKSIKAN UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN STUNTING

Wakil Presiden RI (Wapres), KH Ma’ruf Amin, mengingatkan kepada para orang tua agar tidak menyalahkan takdir terhadap kondisi anaknya yang stunting. Menurut Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat ini, stunting dapat dicegah dan ditangani dengan cara yang benar. Menurutnya, kondisi anak yang mengalami stunting merupakan bagian dari konsekuensi pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, baik ketika sebelum dan di dalam kandungan maupun pada 1000 hari pertama kehidupan.

“Menghadapi anak stunting jangan hanya tawakkal, tapi harus introspeksi diri atas pengasuhan anak, dan harus dilakukan pencegahan dan penanganan yang benar” kata KH Ma’ruf Amin di dalam acara Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da’i, dan Da’iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis (6/10/202) di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum MUI Pusat juga meluruskan pandangan yang salah tentang tawakkal dan usaha. Menurutnya, sebagian orang memandang tawakkal diartikan pasrah tanpa usaha. Padahal menurutnya, merujuk pandangan ulama terkemuka Syekh Nawawi al-Bantani, keduanya tidak bisa dipertentangkan.

“Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, tawakkal dan sebab tidak saling menegasikan. Tawakkal itu tempatnya di hati. Sementara sebab tempatnya di dalam kerja-kerja kita. Karena itu, tawakkal tidak menegasi dan menafikan sebab. Tawakkal dan sebab, dua-duanya harus kita lakukan, karena tempatnya berbeda,” kata Kiai Ma’ruf Amin.

Dalam konteks mencegah anak stunting, menurut Wakil Presiden, orang tua harus melakukan upaya-upaya yang baik untuk anak, seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI setelah 6 bulan, dan pemberian makanan bergizi, agar anak tidak mengalami stunting. Sementara pada saat yang bersamaan, orang tua harus bertawakkal atas hasil usahanya kepada Allah SWT. Jadi, menurutnya, tawakkal bukan berarti tidak melakukan upaya-upaya untuk menghindar dari sebab-sebab terjadinya keburukan.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma’ruf Amin juga mengingatkan perintah al-Qur’an untuk memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada bayi yang baru lahir. Mengutip sebuah ayat di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233, Kiai Ma’ruf Amin menjelaskan pentingnya memberikan ASI dan larangan memutuskan pemberian ASI sebelum masanya.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kalau sampai tidak memberi ASI, maka ada syaratnya di dalam fikih. Syaratnya, harus bermusyawarah dan berkonsultasi pada ahlinya, yakni ahli kesehatan. Kalau menghentikan ASI sebelum dua tahun harus konsultasi kepada ahli kesehatan, bahaya atau tidaknya, dan memperoleh persetujuan dari ayah bayi,” tegasnya.

Ajaran-ajaran agama semacam ini, menurut Kiai Ma’ruf Amin, dapat didayagunakan sebagai cara untuk mencegah anak dari stunting. Stunting merupakan kondisi negatif yang harus dihindari, di mana hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam.

“Berikanlah pengasuhan yang baik pada anak. Ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan berkewajiban mengasuh anak dengan penuh tanggung jawab lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pengasuhan di keluarga merupakan salah satu faktor pembentuk karakter dan kualitas manusia Indonesia ke depan. Anak itu adalah tanggung jawab, amanah yang diberikan oleh Allah SWT, kepada orang tuanya” pungkasnya. 

JOKOWI AKAN BANGUN MARKAS KREATIF DIGITAL DI ACEH

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008, kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha menengah dengan pengusaha kecil dan mikro harus terwujud. Pada 2024, seperti tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), jumlah kemitraan yang ditargetkan adalah sebesar 11% dari total UMKM yang ada, yakni sebanyak 64 juta. Adapun berdasarkan data yang diperoleh, 11% dari jumlah tersebut adalah 7.2 juta. Namun sampai saat ini, angkanya baru mencapai 4 juta.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana membuat program Satu Juta Penyuluh Kemitraan UMKM Berbasis Syariah. Dalam menjalankan program ini, KPPU akan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) seperti NU dan Muhammadiyah, serta melibatkan pondok pesantren dan perguruan tinggi.

“Saya senang sekali kalau nanti dalam rangka sosialisasi melibatkan ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Ketua dan Anggota KPPU periode 2024-2029 di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (28/03/2024).

Untuk target yang belum tercapai, Wapres meminta KPPU untuk membenahi segala hal yang dapat mengganggu kelancaran proses kerja.

“Saya kira nanti itu mestinya kalau memang sudah tidak tepat, beban kerja lebih besar, yang harus ditangani lebih luas, jumlah personil juga sedikit, anggaran juga kecil, dan mungkin status kelembagaannya juga lebih diperjelas, diperkuat. Saya sangat mendukung biar lebih optimal kerjanya,” pintanya.

Wapres juga menyoroti persoalan persaingan usaha, monopoli, dan oligopoli yang masih terjadi sampai saat ini. Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan melibatkan pakar terkait.

“Memang perlu ada intelenjennya sehingga tahu mana-mana perusahaan yang masih dalam bentuk seperti itu,” tuturnya.

Wapres pun mengingatkan kewajiban KPPU untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan menciptakan sistem perekonomian yang tidak sewenang-wenang.

“Menjadi tugas KPPU bagaimana membangun ekonomi berkeadilan,” tegasnya.

Selain itu, Wapres juga menyarankan untuk memisahkan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil dan mikro, yakni dengan menciptakan UMB (Usaha Menengah dan Besar) serta UMK (Usaha Mikro dan Kecil).

“Saya pernah mengusulkan pembagiannya itu tidak UMKM, UMK-UMB. Jadi UMK Usaha Mikro dan Kecil satu kluster, UMB Usaha Menengah dan Besar satu kluster,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menjelaskan, program Satu Juta Penyuluh UMKM Berbasis Syariah merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai target kemitraan UMKM. Program ini akan melibatkan komponen masyarakat.

“Melibatkan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, NU, PGI, dan ormas-ormas lain,” ungkapnya.

Fanshurullah menyebutkan pihak lain yang akan turut terlibat dalam program ini adalah kalangan masyarakat kampus, di mana program ini akan diusulkan sebagai pengganti mata kuliah MBKM. Selain itu, ada juga pihak masyarakat pesantren.

“Karena kita tahu juga, di UMKM banyak ekonomi berbasis syariah. Jadi kami kepingin nanti akan melibatkan langsung pondok-pondok pesantren yang begitu banyak di Indonesia, yang punya UMKM-UMKM di pesantrennya,” imbuhnya.

Selain Ketua KPPU, turut hadir dalam audiensi ini Anggota KPPU Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, dan Budi Joyo Santoso.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Lukmanul Hakim. 

JOKOWI AKAN BANGUN MARKAS KREATIF DIGITAL DI ACEH

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI berencana membangun markas kreatif digital untuk generasi muda Aceh sebagai salah satu upaya meningkatkan geliat perekonomian digital di tanah rencong.

"Markas kreatif digital yang akan dibangun Kominfo RI bertujuan untuk menyediakan wadah dan jaringan kepada generasi muda Aceh yang bergelut di bidang ekonomi digital," kata Wamen Kominfo RI, Nezar Patria, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar Patria saat meninjau lokasi lahan pembangunan markas kreatif digital bersama Pj Gubernur Aceh, di komplek Kantor Dinas Koperasi dan UKM Aceh di Lampineung Banda Aceh, dengan luas lahan lebih dari 600 meter persegi.

Dirinya menyampaikan, di markas tersebut nantinya anak muda Aceh bisa berdiskusi membahas perkembangan bisnis digital, mendalami digital marketing, data science, artificial intelligence dan hal lainnya yang bisa menopang bisnis yang sedang dijalankan.

Menurut dia, pembangunan fasilitas untuk anak muda Aceh itu merupakan bentuk persiapan menyambut bonus demografi.

Apalagi, dalam rentan waktu 2030 sampai 2045 generasi usia produktif akan melimpah di Indonesia, saat itu, potensi pertumbuhan ekonomi digital juga semakin tumbuh.

"Kita berharap dengan adanya pusat kreatif anak muda Aceh bisa memacu kreatifitas, inovasi, pendalaman skill dan kompetensi sehingga mereka siap bersaing dan yang terpenting bisa membuka peluang lapangan kerja baru," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Nezar juga mengajak generasi muda Aceh kreatif dan berpikir out of the box sehingga tidak lagi tergantung pada anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA.

"Di era digitalisasi, ekonomi digital menjadi trend dimana-mana, dengan adanya markas kreatif digital ini anak muda Aceh bisa mencapai transformasi digital yang sedang berjalan saat ini," demikian Nezar Patria